SKRK - SPPL - IMB UMKM


    
Persyaratan yang diperlukan : (belum termasuk persyaratan lain sesuai analisa)
  1. Gambar Rencana sanitasi (skala 1:100)
  2. Gambar situasi/layoutyang sesuai dengan SKRK/IMB Lama/Siteplan (skala 1:1000 atau 1:500)
  3. Foto Bangunan / Lokasi (kondisi)
  4. Gambar tampak menghadap jalan (skala 1:100 atau 1:200)
  5. Gambar Arsitektur IMB(file gambar CAD, pilih salah satu):
    Gambar arsitektur lengkap, terdiri dari :
    aGambar situasi yang sesuai dengan SKRK/IMB Lama/Siteplan (skala 1:1000 atau 1:500)
    bGambar denah (skala 1:100 atau 1:200)
    cGambar tampak menghadap jalan (skala 1:100 atau 1:200)
    dGambar tampak atas atap (skala 1:100 atau 1:200)
    eGambar potongan memanjang dan melintang (skala 1:100 atau 1:200)
    fGambar rencana sanitasi (skala 1:100)
  6. Copy Perhitungan Struktur Bangunan dan gambar struktur serta detailnya yang disusun oleh Perencana yang bersertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh LPJK
  7. Gambarsketsa persil baik ukuran maupun luasan yang ditandatangani oleh pemohon
  8. Fotobangunan/lokasi bangunan
  9. Gambar Denah(skala 1:100 atau 1:200);
  10. Gambar tampakatas atap (skala 1:100 atau 1:200);
  11. Gambar Potonganmemanjang dan melintang (skala 1:100 atau 1:200);
  12. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materei 6.000,-
  13. Kartu Tanda Penduduk (KTP)pemilik/pemohon
  14. Copy Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum
  15. Surat Permohonan
  16. Surat Pernyataan SKRK- IMB UMKM
  17. Surat Kuasa penunjukan batas (apabila dalam menunjukkan batas tanah diwakilkan kepada orang lain).disertai Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa yang masih berlaku
  18. Denah lokasi
  19. Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (bila status IPT)berupa sertifikat hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang antara lain petok/letter C, girik, akta jual beli atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dengan mengetahui Lurah dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
  20. Copy Surat kontrak / sewa apabila diperlukan
  21. Copy Bukti kepemilikan tanah / bangunanberupa sertifikat hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang antara lain petok/letter C, girik, akta jual beli atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dengan mengetahui Lurah dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
  22. Surat Kuasa
    apabila dikuasakan, yang diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan:
    a.
      Copy  Kartu  Keluarga  atau  surat  pernyataan bermaterai yang  menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
    b.
      Surat Keterangan  bermaterai  terkait  status  kepegawaian/ surat penempatan  kerja,  dalam  hal  kuasa  diberikan  kepada  orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja
  23. Sketsa persil baik ukuran maupun luasan yang ditandatangani oleh pemohon
  24. Denah
  25. Berkas-berkas lain mendukung kegiatan usaha yang diajukan (SPPL)
  26. Copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya.
  27. Surat Pernyataan bermaterai dari tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli tentang : Penyusunan Dokumen Andalalin
  28. Surat Pernyataan bermaterai dari tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli tentang : Penyusunan Gambar Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas

Dasar Hukum
    
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraa Integrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya


Dalam penyusunan dan penyesuaian.

Dalam penyusunan dan penyesuaian.
Hanya menyediakan Formulir Elektronik
    
Waktu Layanan

    10 hari kerja

Visi :

" Menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan"


Misi :

  1. Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental - spiritual, ketrampilan serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
  2. Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.
  3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.
  4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN
" Layanan Mudah, Cepat, Tepat, dan Transparan "
© Copyright 2015 Pemerintah Kota Surabaya