Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)


    
Persyaratan yang diperlukan : (belum termasuk persyaratan lain sesuai analisa)
  1. Persyaratan khusus : mengacu pada ketentuan rincian penggunaan lahan dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018.
  2. Persyaratan Administratif
    1. formulir permohonan SKRK;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pemohon bagi Warga Negara Indonesia atau Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap bagi Warga Negara Asing atas nama badan hukum;
    3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum;
    4. fotokopi tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang antara lain petok/letter C, girik, ikatan jual beli disertai dengan tanda bukti lunas, atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dengan mengetahui Lurah dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
    5. Surat Kuasa penunjukan batas dan/atau pengurusan SKRK, apabila dalam menunjukkan batas tanah dan/atau pengurusan SKRK diwakilkan kepada orang lain disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
    6. gambar sketsa persil dan/atau gambar sketsa gabungan lahan yang ditandatangani oleh pemohon apabila permohonan SKRK melampirkan 2 (dua) atau lebih bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
    7. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen disertai materai;
    8. SKRK asli untuk perencanaan ulang (replanning) atau revisi SKRK.

          Catatan :

    1. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
    2. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
    3. surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/ surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

Dalam penyusunan dan penyesuaian.

Dasar Hukum
    Dalam penyusunan dan penyesuaian.


Dalam penyusunan dan penyesuaian.

Dalam penyusunan dan penyesuaian.
    
Waktu Layanan

    Dalam penyusunan dan penyesuaian.

 Maklumat Pelayanan

Dengan ini Kami, Pimpinan dan Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Menyatakan Sanggup Memberikan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan. Apabila Kami Tidak Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Janji Kami, Kami Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.

 Visi dan Misi

VISI :
" Membangun dan Menata Kota Berbasis Ekologi "

MISI :
  1. Mewujudkan Pemerataan Sarana Gedung-Gedung Pemerintah dan Masyarakat serta Pelayanan Umum yang Berkualitas;
  2. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Berstandar Keselamatan dan Keamanan Bangunan;
  3. Meningkatnya Peran Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Keseimbangan Antara Kawasan Budidaya dan Lindung secara Proporsional;
  4. Terwujudnya Penataan Ruang Kota yang Optimal dan Mendukung Pemanfaatan Ruang Serta Kemudahan Mobilitas Antar Wilayah Perkotaan, dan ;
  5. Menyediakan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
" Layanan Mudah, Cepat, Tepat, dan Transparan "
© Copyright 2015 Pemerintah Kota Surabaya