Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)


    
Persyaratan yang diperlukan : (belum termasuk persyaratan lain sesuai analisa)
  1. Surat Permohonan SKRK
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/pemohon bagi Warga Negara Indonesia atau Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap bagi Warga Negara Asing atas nama badan hukum
  3. Copy Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya apabila pemohon badan usaha dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum
  4. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan berupa sertifikat hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang antara lain petok/letter C, girik, ikatan jual beli disertai dengan tanda bukti lunas, atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dengan mengetahui Lurah dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional
  5. Gambar sketsa persil dan/atau gambar sketsa gabungan lahan yang ditandatangani oleh pemohon apabila permohonan SKRK melampirkan 2 (dua) atau lebih bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah
  6. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materei 6.000,-
  7. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) asli untuk perencanaan ulang (replanning) atau revisi SKRK
  8. Surat Kuasa penunjukan batas dan/atau pengurusan SKRK, apabila dalam menunjukkan batas tanah dan/atau pengurusan SKRK diwakilkan kepada orang lain disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa yang masih berlaku; Pemberian kuasa hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
    1. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
    2. surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/ surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
  9. Persyaratan Khusus
    mengacu pada ketentuan rincian penggunaan lahan dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota No. 52 tahun 2017

Dasar Hukum
    1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan;
4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;
6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya;
8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota;
10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
11 Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 Kota Surabaya Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Di Kota Surabaya;
12 Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Kota Surabaya Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 Kota Surabaya Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Di Kota Surabaya;
13 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peta Rincian Rencana Tata Ruang Kota Surabaya;
14 Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 Kota Surabaya Tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kota Surabaya;
15 Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan.

1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
  Alamat :
 

Jl. Taman Surya No.1 Surabaya 60272

  Phone
Fax
Email
: +62 (031) 5312144 Ext. 130 / 534
: +62 (031) 5458031
: cktr.sby@gmail.com, cktr@surabaya.go.id
   
  Pejabat yang menangani :
 
Nama Telepon Email
- Dewi Soeriyawati, ST, MT 0813 3318 9330  
   
2. Layanan Pengaduan MEDIA CENTER
  • Telepon
• Toll Free
• Fax
• SMS / MMS
• Website
• Facebook Surabaya
• Twitter
• Email
• Portal
: 031-5456290
: 0800 1404 122
: 031-5463435
: 0812 3025 7000
: www.surabaya.go.id
: Sapawarga Kota Surabaya
: @SapawargaSby
: mediacenter@surabaya.go.id
: sapawarga.surabaya


Hanya menyediakan Formulir Elektronik
    
Waktu Layanan

   

Rumah Tinggal   
Luas tanah <500m2 : 1(satu) hari kerja
Luas tanah >500m2 : 3(tiga) hari kerja
Non Rumah Tinggal  : 3 (tiga) hari kerja
Non Rumah Tinggal Melalui Konsultasi     : 7 (tujuh) hari kerja
Rencana Tapak/Siteplan Apabila Belum Melakukan Konsultasi : 14 (empat belas) hari kerja

 Maklumat Pelayanan

Dengan ini Kami, Pimpinan dan Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Menyatakan Sanggup Memberikan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan. Apabila Kami Tidak Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Janji Kami, Kami Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.

 Visi dan Misi

VISI :
" Membangun dan Menata Kota Berbasis Ekologi "

MISI :
  1. Mewujudkan Pemerataan Sarana Gedung-Gedung Pemerintah dan Masyarakat serta Pelayanan Umum yang Berkualitas;
  2. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Berstandar Keselamatan dan Keamanan Bangunan;
  3. Meningkatnya Peran Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Keseimbangan Antara Kawasan Budidaya dan Lindung secara Proporsional;
  4. Terwujudnya Penataan Ruang Kota yang Optimal dan Mendukung Pemanfaatan Ruang Serta Kemudahan Mobilitas Antar Wilayah Perkotaan, dan ;
  5. Menyediakan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
" Layanan Mudah, Cepat, Tepat, dan Transparan "
© Copyright 2015 Pemerintah Kota Surabaya