Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)


    
Persyaratan yang diperlukan : (belum termasuk persyaratan lain sesuai analisa)
  1. Persyaratan Administratif
    1. formulir permohonan SKRK;
    2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pemohon bagi Warga Negara Indonesia atau Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap bagi Warga Negara Asing atas nama badan hukum;
    3. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahannya dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum;
    4. fotokopi tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau fotokopi bukti penguasaan atas tanah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang antara lain petok/letter C, girik, ikatan jual beli disertai dengan tanda bukti lunas, atau bukti status penguasaan tanah lainnya yang dilengkapi dengan sketsa yang ditandatangani pemohon dengan mengetahui Lurah dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
    5. Surat Kuasa penunjukan batas dan/atau pengurusan SKRK, apabila dalam menunjukkan batas tanah dan/atau pengurusan SKRK diwakilkan kepada orang lain disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
    6. gambar sketsa persil dan/atau gambar sketsa gabungan lahan yang ditandatangani oleh pemohon apabila permohonan SKRK melampirkan 2 (dua) atau lebih bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
    7. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen disertai materai;
    8. SKRK asli untuk perencanaan ulang (replanning) atau revisi SKRK.

          Catatan :

    1. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
    2. fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
    3. surat keterangan bermaterai terkait status kepegawaian/ surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.
  2. Persyaratan khusus : mengacu pada ketentuan rincian penggunaan lahan dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018.

Dasar Hukum
    
  1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
  2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
  3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun.
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).
  6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013.
  7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
  8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.
  9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan.
  10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.
  11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.
  12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota.
  13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 ? 2021.
  14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah.
  15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
  16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038.
  17. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 Kota Surabaya Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Di Kota Surabaya.
  18. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Kota Surabaya Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 Kota Surabaya Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Di Kota Surabaya;
  19. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2015 Kota Surabaya Tentang Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kota Surabaya;
  20. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan.

1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
  Alamat :
 

Jl. Taman Surya No.1 Surabaya 60272

  Phone
Fax
Email
: +62 (031) 5312144 Ext. 130 / 534
: +62 (031) 5458031
: cktr.sby@gmail.com, cktr@surabaya.go.id
   
  Pejabat yang menangani :
 
Nama Telepon Email
- WIENDA NOVITA SARI, ST., M.T 0817 0332 2720  
   
2. Layanan Pengaduan MEDIA CENTER
  • Telepon
• Toll Free
• Fax
• SMS / MMS
• Website
• Facebook Surabaya
• Twitter
• Email
• Portal
: 031-5456290
: 0800 1404 122
: 031-5463435
: 0812 3025 7000
: www.surabaya.go.id
: Sapawarga Kota Surabaya
: @SapawargaSby
: mediacenter@surabaya.go.id
: sapawarga.surabaya



Dalam penyusunan dan penyesuaian.
Hanya menyediakan Formulir Elektronik
    
Waktu Layanan

   

1. 1 hari kerja untuk rumah tinggal dengan luasan ≤ 500 m²
2. 3 (tiga) hari kerja untuk rumah tinggal dengan luasan ≥ 500 m²
3. 3 (tiga) hari kerja untuk non rumah tinggal
4. 7 (tujuh) hari kerja untuk non rumah tinggal melalui konsultasi
5. 14 (empat belas) hari kerja untuk rencana tapak/siteplan apabila belum melakukan konsultasi

 Maklumat Pelayanan

Dengan ini Kami, Pimpinan dan Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Menyatakan Sanggup Memberikan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan. Apabila Kami Tidak Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Janji Kami, Kami Bersedia Menerima Sanksi Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.

 Visi dan Misi

VISI :
" Membangun dan Menata Kota Berbasis Ekologi "

MISI :
  1. Mewujudkan Pemerataan Sarana Gedung-Gedung Pemerintah dan Masyarakat serta Pelayanan Umum yang Berkualitas;
  2. Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Berstandar Keselamatan dan Keamanan Bangunan;
  3. Meningkatnya Peran Kawasan Perdagangan dan Jasa dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Keseimbangan Antara Kawasan Budidaya dan Lindung secara Proporsional;
  4. Terwujudnya Penataan Ruang Kota yang Optimal dan Mendukung Pemanfaatan Ruang Serta Kemudahan Mobilitas Antar Wilayah Perkotaan, dan ;
  5. Menyediakan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
" Layanan Mudah, Cepat, Tepat, dan Transparan "
© Copyright 2015 Pemerintah Kota Surabaya