Terhadap setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang akan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan (PL) agar melakukan penapisan terhadap kegiatan usaha yang diajukan permohonan Persetujuan Lingkungan nya secara mandiri. Penapisan meliputi 2 hal, yaitu:

a. PENAPISAN KEWENANGAN :

• * Penapisan kewenangan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 57 dan 79 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa kewenangan penerbitan PL inline dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah;
• * Kewenangan Perizinan Berusaha berlaku untuk kegiatan usaha, mengacu pada lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
• * Untuk kegiatan industri, workshop dan home industri dalam menapiskan kewenangan memerlukan data modal perusahaan dan/atau hasil penjualan tahunan untuk melihat skala kegiatan usaha apakah termasuk skala kecil, menengah dan/atau besar;
• * Penentuan skala kegiatan usaha mengacu pada ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
• * Untuk kegiatan pemerintah kewenangan penerbitan berusaha sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Pemerintah (Catatan : Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah)

b. PENAPISAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN :
Penapisan jenis dokumen lingkungan mengacu pada PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Website: www.surabaya.go.id Email: blh@surabaya.go.id

Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melakukan penapisan mandiri maka dapat bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk dibantu melakukan penapisan kewenangan dan jenis dokumen lingkungan