Dasar Hukum

    

1.	Perda No.23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan
2.	Perwali Surabaya No. 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perda Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan
3.	Perwali Surabaya No. 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaeaan Usaha Pariwisata
4.	Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
5.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
6.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
7.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
8.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
9.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transprtasi Wisata
10.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
11.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
12.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
13.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
14.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
15.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
16.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
17.	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97 / HK.501 / MKP / 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa
18.	Peraturan daerah nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan
19.	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

20. Peraturan walikota surabaya Nomor 64 tahun 2014 Tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran Peraturan daerah kota surabaya nomor 23 tahun 2012 Tentang kepariwisataan

1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Surabaya
	Alamat :
	Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275
	Pejabat yang menangani :
	Nama Telepon Email - Didiek Nofianto, S.Md.Par 085749364599
2.	Layanan Pengaduan MEDIA CENTER
	• Telepon • Toll Free • Fax • SMS / MMS • Website • Facebook Surabaya • Twitter • Email • Portal	: 031-5456290 : 0800 1404 122 : 031-5463435 : 0812 3025 7000 : www.surabaya.go.id : Sapawarga Kota Surabaya : @SapawargaSby : mediacenter@surabaya.go.id : sapawarga.surabaya

Dalam penyusunan dan penyesuaian.

Hanya menyediakan Formulir Elektronik

    

Waktu Layanan

    10 Hari Kerja

1. Membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental - spiritual, ketrampilan serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga.
3. Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.
4. Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN